“Harga Diri” Staf Ahli DPR RI

5 Nov 2014

ed46b4cf066c6d1367af9a276daf661a_logo-dpr-ri

Sebuah publikasi menyebut bentuk Gedung DPR RI buruk, tak cocok dengan Fengshui. Akibatnya: selalu terjadi masalah keuangan, ramai pemborosan, kerap bergolak, dan penuh tekanan. Pernyataan ini bersumber dari Linda Kho, Praktisi Fengshui.

Boleh percaya, boleh menolak. Namun jika pakai ilmu gothak-gathik-gathuk (metode mencocok-cocokkan sesuatu), prediksi Linda Kho selalu bertemu dengan bukti faktual. Keributan muncul tak kenal siang atau malam, terjadi di DPR RI. Isu yang bersangkut paut dengan keuangan (dan pemborosan) juga kerap muncul. Jangan kata soal tekanan, rumah rakyat di Senayan ini telah lama jadi panggung untuk melancarkan tekanan politik. Lengkap sudah.

Namun logika bisa dibalik. Justru sebenarnya cocok seratus persen, desain Gedung DPR RI yang seperti sekarang ini. Lantaran politik butuh semua itu. Masalah keuangan, pemborosan, dan tekanan (politik), adalah komoditas yang bernilai tinggi. Lebih-lebih, poros pergolakan di DPR RI tak jauh-jauh dari uang dan kekuasaan. Di luaran, orang boleh bilang pemborosan (penghamburan anggaran ke arah yang tak perlu). Tetapi para pemain di dalam pasti melihatnya sebagai peluang pemasukan. Intinya: money talk, duit yang berbicara.

Tetapi sungguh belakangan ini terjadi penjungkirbalikkan.

Tiba-tiba berlahiran berita tentang Anggota DPR yang belum terima gaji. Atau ada yang mengaku menerima hanya Rp. 16 jutaan (nominal gaji pokok, di luar tunjangan lain-lain). Seolah semua itu membalik memori publik terhadap gemerlap pendapatan Anggota Dewan. Selama ini, berjejal-jejal asumsi berlahiran, terutama terhadap pola hidup dan perilaku para legislator yang tergolong wah. Tapi ternyata… mempermasalahkan gaji.

Namun yang sesungguhnya menyimpan ironi justru adalah nasib para penghuni Gedung DPR RI yang bernama Tenaga Ahli (dan juga Asisten Pribadi). Mereka, hingga detik ini, tak punya kejelasan nasib. Lantaran sama sekali belum menerima gaji (atau honor).

Ada baiknya, pendalaman isu ini masuk ke jantung perkara. Bahwa penelantaran gaji Tenaga Ahli (TA), hanya sepilah perkara dibalik gundukan problem besar lainnya. Konteks yang paling mendasar justru adalah desain kebijakan tentang Tenaga Ahli DPR RI.

Saatnya dibuka: profesi Tenaga Ahli nyaris menjadi seburuk-buruknya posisi. Mengapa? TA adalah barang yang seolah dibutuhkan, tetapi juga kerap dibiarkan. Mereka bekerja tanpa ikatan kepastian apapun. Bisa dipecat setiap saat. Hak mereka untuk terima honor belum tentu juga bisa diperoleh utuh, melainkan bisa dipotong —oleh pihak yang lebih berwenang, dan Anda pasti tahu siapa itu.

Jangan-jangan ratusan kolega TA yang saat ini bekerja belum tahu juga, apa poin mata anggaran untuk honor mereka? Hanya demi menjaga marwah persahabatan saya dengan kawan-kawan sesama TA, maka saya tak mau buka. Mata anggaran untuk gaji TA disebut sebagai…

Berikutnya, ruang lingkup kerja dan tanggungjawab juga tak pernah jelas. Jangan heran jika ada Tenaga Ahli yang sebenarnya orang-orang terdidik alias pekerja kognitariat (mengandalkan ilmu pengetahuan), sekonyong terlihat seperti ajudan, nenteng-nenteng tas, disuruh ini dan itu (yang tak berhubungan langsung dengan status keahlian yang diperlukan).

Pembongkaran desain pengadaan Tenaga Ahli juga bisa masuk ke klaim keberadaannya. Konon kata sahibul hikayat, Tenaga Ahli berfungsi untuk meningkatkan kinerja di parlemen. Itu artinya, mereka harus orang terdidik, skill tinggi, faham dinamika politik, lincah dalam meriset, pandai menulis, dan rupa-rupa kecerdasan bermedia. Intinya, Tenaga Ahli harus memiliki hard skill sekaligus soft skill.

Namun apa yang terjadi? Begitu banyak Tenaga Ahli yang berkemampuan entah. Entah bisa apa, entah sekolah di mana, entah menguasai bidang keilmuan apa. Satu-satunya yang menggaransi keberadaan mereka sebagai Tenaga Ahli adalah karena bagian dari jejaring keluarga para penguasa. Rekrutmen Tenaga Ahli dibuat tanpa assasment yang terukur.

Berikutnya, sulit untuk melakukan penilaian atas seberapa jauh produktivitas para Tenaga Ahli. Karena memang tak ada evaluasi, penilaian, pelaporan, atau apa saja yang bisa disebut sebagai quality control. Semuanya dibuat serba tak jelas. Tenaga Ahli yang rajin membuat artikel, mempublikasikan analisis, dan bekerja total dalam mengangkat performa anggota sama belaka derajatnya dengan Tenaga Ahli yang datang hanya untuk ngopi.

Sungguh tak ada sekeping pun petunjuk bahwa ada ikhtiar serius meningkatkan kinerja di parlemen —yang berbasis pada kontribusi Tenaga Ahli. Dulu, di awal-awal (sekitar 2008), pernah ada rekrutmen yang jelas, pelatihan singkat, dan setelah itu tak terlihat lagi. Program paling standar untuk manajemen moderen, dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja di manapun adalah pelatihan atau pengembangan, tak pernah ada untuk para Staf Ahli.

Pendek kata, pembiaran nasib Tenaga Ahli boleh dibilang kesengajaan. Tak ada pihak yang ingin ada perbaikan terhadap keberadaan TA. Justru yang terjadi politisasi. Eksistensi Tenaga Ahli jadi bantal argumen untuk para pihak yang ngotot membuat Gedung Baru DPR. Maksudnya, mereka sengaja hanya menambah jumlah TA agar gedung yang ada sekarang crowded (sesak), dengan demikian perlu dibuat gedung baru. Akal sehat pasti menemukan keanehan, mestinya TA yang ada sekarang ini harus diurus serius, dibuat berkualitas, produktif, dan nasibnya diperhatikan.

Kalam pamungkas, melihat kondisi seperti ini, mereka yang bertahan sebagai TA DPR RI paling mungkin adalah karena mati pilihan (tak ada alternatif lain mencari nafkah). Atau juga karena faktor misi perjuangan, sebagaimana diperlihatkan oleh kawan-kawan aktivis muda yang sukses dalam lompatan karir (dari semula sebagai TA, lalu kini jadi Anggota DPR RI terpilih).

Di luar itu, masih ada yang bertahan karena faktor harga diri. Boleh saja nasib TA ditelantarkan, tetapi otak intelektual mereka tak bisa berhenti. Misalnya bekerja sambilan, jadi penulis, webmaster, cari proyek, mengajar, bisnis kecil-kecilan, dan entah apalagi. Selamat bersabar, kawan-kawan…

Catatan: penulis bekerja sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI, sejak Tahun 2008.

Artikel lain yang terkait:

Ribuan Staf Ahli DPR RI Goblok?

DPR RI, Need A Character Building

Obituari Adjie Massaid


TAGS


-

Author

Follow Me